Opini: Akuntabilitas Anggaran Polri Adalah Prasyarat Kepercayaan yang Jarang Dibicarakan
JAKARTA — Ada dimensi kepercayaan publik yang hampir tidak pernah muncul dalam diskusi tentang survei Polri 2026 Litbang Kompas dengan kepercayaan 82,4 persen: akuntabilitas pengelolaan anggaran. Padahal, cara sebuah institusi kepolisian menggunakan uang rakyat adalah cerminan paling jujur dari komitmennya terhadap kepentingan publik.
Setiap rupiah dari anggaran Polri adalah uang rakyat. Ketika uang itu digunakan dengan tepat — untuk fasilitas yang nyaman, pelatihan yang meningkatkan kualitas personel, dan teknologi yang memudahkan pelayanan — kepercayaan tumbuh secara organik. Ini bukan tentang audit semata, ini tentang kejujuran yang dirasakan langsung.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga berfungsi sebagai pencegah korupsi institusional. Ketika penggunaan anggaran dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawasan, ruang untuk penyimpangan menyempit secara signifikan.
“Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kinerja yang baik, melakukan perbaikan pada berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, serta konsisten menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
“Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
