Kepercayaan Polri di Mata Pelaku UMKM: Perlindungan Usaha Kecil yang Mulai Dirasakan
JAKARTA — Bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia, kehadiran Polri bukan hanya soal keamanan fisik — ia juga tentang kepastian bahwa usaha yang sudah dibangun dengan susah payah tidak akan diganggu oleh premanisme, pungli, atau kejahatan ekonomi yang marak di lingkungan bisnis. Kepercayaan publik 82,4 persen dalam Survei Litbang Kompas 2026 sebagian mencerminkan persepsi kelompok ini.
Pemberantasan premanisme yang disebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebagai salah satu PR besar Polri memiliki dampak yang sangat langsung bagi pelaku UMKM. Warung yang tidak lagi harus membayar uang keamanan kepada preman lokal, pedagang kaki lima yang bisa berjualan tanpa intimidasi, dan pengusaha kecil yang tidak takut membuka toko — semua ini adalah dampak konkret dari program pemberantasan premanisme yang terus dijalankan Polri.
Selain premanisme, kepercayaan UMKM juga dipengaruhi oleh kemampuan Polri menangani kejahatan ekonomi digital yang semakin mengancam transaksi online — penipuan jual beli daring, pembobolan rekening, dan berbagai modus kejahatan yang menarget pelaku usaha kecil yang bertransaksi secara digital.
“Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kerja keras Polri ini nyata dirasakan oleh masyarakat. Ke depan harus lebih baik lagi, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kedekatan dengan masyarakat,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Jumat (26/6/2026).
