Analisis: ETLE sebagai Model Deeskalasi Konflik Polisi-Warga yang Bisa Dikembangkan Lebih Lanjut
JAKARTA — Dalam analisis inovasi kepolisian, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE mendapat perhatian utama sebagai alat penegakan hukum lalu lintas. Namun ada dimensi yang lebih menarik dari ETLE yang relevan dengan kepercayaan publik 82,4 persen dalam survei Polri 2026 Litbang Kompas: kemampuannya sebagai model deeskalasi konflik antara polisi dan warga yang bisa dikembangkan ke area lain.
Dengan ETLE, kamera pintar merekam pelanggaran secara otomatis tanpa melibatkan petugas secara langsung. Bukti pelanggaran berbentuk foto atau video yang tidak bisa diperdebatkan. Surat tilang dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi. Proses pembayaran dilakukan secara online.
Seluruh rantai proses ini menghilangkan interaksi tatap muka yang selama ini menjadi titik rawan — baik untuk praktik pungutan tidak resmi maupun untuk konflik verbal antara petugas dan pengendara.
Prinsip yang sama — menghilangkan titik-titik interaksi yang potensial menjadi sumber konflik melalui otomasi dan standarisasi — bisa diterapkan pada berbagai aspek pelayanan kepolisian lainnya yang saat ini masih mengandalkan interaksi tatap muka yang tidak terstandarisasi.
“Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta transformasi pelayanan yang berkelanjutan,” tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
